PONTIANAK, KOMPAS.TV - Ratusan massa dari Front Perjuangan Rakyat atau FPR Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kalbar, pada Kamis siang kemarin (15/10).
Massa menyampaikan tuntutan, agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, karena mereka menilai undang-undang tersebut menyengsarakan rakyat. Setelah menyampaikan orasinya, sejumlah perwakilan aksi diterima oleh anggota DPRD Kalbar untuk audiensi.
"Kami tetap konsisten memperjuangkan kaum-kaum yang selama ini merasa dirugikan dengan beberapa kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Kami dari Front Perjuangan Rakyat menuntut pencabutan Omnibus Law, karena kami melihat dampaknya sangat luas," tutur Majid, Koordinator FPR Kalbar.
Dari audiensi yang berjalan dengan aman dan lancar, hasilnya, anggota DPRD akan meneruskan tuntutan FPR, ke pemerintah pusat lewat surat resmi.
Simak informasi lain dari Kota Pontianak dan Kalimantan Barat di kanal YouTube KompasTV Pontianak.
#OmnibusLaw #UUCiptaKerja
