KOMPAS.TV - Sejak disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu, Undang-undang Cipta Kerja mendapat penolakan keras.
Pengesahan Omnibuslaw itu berbuntut pada aksi unjuk rasa di berbagai daerah.
Demi mendinginkan suasana, Presiden Joko Widodo membuka suara.
Jokowi menyebut aksi unjuk rasa terjadi akibat banyaknya informasi bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat.
Sementara, beberapa organisasi keagamaan juga menyarankan pemerintah agar berdialog dengan para penolak undang-undang cipta kerja yang juga meminta Presiden Jokowi dapat menahan penerapan undang-undang sapu jagat ini.
Di tempat lain, tokoh Nahdatul Ulama asal Kediri, Kiai Anwar Iskandar juga minilai bentrokan unjuk rasa seharusnya tidak perlu terjadi.
Jika penyampaian undang-undang ini tidak terkesan tertutup dan tergesa-gesa.
Kini, di masa pandemi covid-19 bukan aksi massa yang diperlukan, apalagi sampai berujung bentrok.
Jika ada yang berkeberatan, tempuhlah jalur hukum.
Salah satunya dengan mengajukan gugatan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Yang kini perlu diutamakan adalah membuat suasana lebih damai.
