SAMARINDA, KOMPAS.TV - Proses pilkada sudah masuk pada tahap kampanye, namun usulan untuk menunda pilkada terus berdatangan. Bahkan spanduk-spanduk protes tentang pilkada terpasang di sudut Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Tak heran, organisasi islam nahdatul ulama memberikan usulan untuk menunda pilkada serentak desember 2020 mendatang melalui surat resmi dari PB nahdlatul ulama yang meminta agar pemerintah mendahulukan penanganan pandemi covid-19 dari pada penyelenggaraan pemilu yang mereka anggap berpotensi mengumpulkan massa dan menambah penyebaran covid-19, hingga kematian akibat covid-19.
Ketua PWNU Kalimantan Timur Fauzi Bakhtar menuturkan, surat edaran dari PBNU telah disosialisasikan serta dikomunikasi dengan pemerintah daerah dan KPU agar pilkada ini harus ditunda.
Melihat keadaan sekarang tidak kondusif untuk menyelenggarakan pilkada, pasalnya dalam beberapa bulan ini jumlah warga yang terkonfirmasi serta yang meninggal semakin meningkat. Termasuk kepala daerah dan calon yang akan bertarung di pilkada serentak 9 desember 2020 di Kaltim.
Dirinya juga berharap agar pemerintah pusat bisa untuk menunda pilkada tahun 2020 ini, agar tidak menimbul klaster-klaster covid-19 di Samarinda.
#TundaPilkada#NUKaltim#ProtokolKesehatan
