JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah pandemi yang belum sepenuhnya terkendali, pemerintah dan DPR RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Seperti sudah diduga sebelumnya, pemerintah dan DPR RI tetap mengesahkan RUU yang memicu kontroversi ini meski ditentang banyak kalangan.
Sejak awal, RUU ini memang menuai banyak penolakan, khususnya dari kalangan pekerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai memangkas hak-hak kaum pekerja mulai dari soal upah, status kontrak selamanya hingga ancaman PHK semena-mena.
Pemerintah dan DPR RI terkesan sengaja memanfaatkan pandemi guna meloloskan beleid ini. Pembahasan RUU ini dilakukan diam-diam dan ngebut seperti kejar setoran.
Sikap pemerintah dan DPR RI yang ngotot membahas dan mengesahkan RUU Cipta Kerja ini berbanding terbalik dengan penanganan pandemi Covid-19.
Karena, hingga saat ini penyebaran dan penularan virus Corona masih terus terjadi dan jumlah orang yang positif Covid-19 terus menanjak naik. Sementara, vaksin yang digadang-gadang bisa menekan penularan tak kunjung datang.
Kenapa pemerintah dan DPR ngotot mengesahkan RUU Cipta Kerja? Mengapa pembahasan RUU ini terkesan dilakukan diam-diam?
Kenapa angka kasus positif Covid-19 masih tinggi? Kapan vaksin bisa mulai digunakan untuk menekan angka penularan? Saksikan talkshow Satu Meja The Forum "Vaksin, Investasi, dan Omnibus Law" bersama jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo.
#SatuMejaTheForum #OmnibusLaw #RUUCiptaKerja
