JAKARTA, KOMPAS.TV - Perjanjian kerja sama militer antara Indonesia dan Swedia sudah disetujui Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi.
Ini adalah payung hukum dalam kerja sama pengembangan teknologi militer dan kesehatan yang diprakarsai kementerian pertahanan yang MoU nya disepakati sejak 2016 lalu.
Payung hukum ini dibutuhkan sebagai persetujuan antar negara melakukan kerja sama teknologi.
Termasuk Swedia yang berjanji mengalihkan teknologinya buat Indonesia.
Ini langkah lanjutan Prabowo untuk memodernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia.
Apalagi pada 2021 anggaran buat kementerian Prabowo naik lagi menjadi 137,3 triliun rupiah.
Ini anggaran terbesar kedua pada 2021 mendatang di neraca republik.
Catatannya duit sebanyak itu bukan cuma buat memodernisasi senjata tapi juga membuat sejahtera prajurit di lapangan.
Anggaran Kementerian Pertahanan sejak Prabowo menjadi menteri besarnya signifikan.
Sebelumnya anggaran kementerian ini naik turun besarannya.
Pada 2014, anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 86,2 triliun rupiah.
Di era ini, Indonesia meneken kerja sama pengembangan teknologi militer dengan Korea Selatan untuk jet tempur dan juga kapal selam.
Lalu anggaran Kementerian Pertahanan naik menjadi 101,4 triliun rupiah, pada 2015 dan menyusut pada 2016 menjadi 98,1 triliun rupiah.
Pada 2017 anggaran kembali naik jadi 117 koma 3 triliun rupiah, dan 2018 turun lagi jadi 107,7 triliun rupiah.
Di 2019 anggaran naik lagi menjadi 109,6 triliun rupiah.
Dan di saat 2020, di masa Prabowo Subianto menjadi menteri, anggaran dinaikkan menjadi 117,9 triliun rupiah, dan 2021 naik signifikan menjadi 137,3 triliun rupiah.
Di saat ini, kerja sama dengan Swedia diratifikasi DPR sehingga menjadi jaminan antar negara tetap melanjutkan proyek militer.
Sebelumnya Indonesia menjalin kerja sama dengan Korea Selatan juga dengan janji pengalihan teknologi, yakni membuat pesawat jet KFX-IFX yang dijanjikan dibuat kedua negara serta kapal selam.