JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepada Kompas Bisnis, pengusaha mengaku tak khawatir pada resesi yang terjadi sejal April sampai September ini.
Mereka justru takut, jika pandemi semakin tidak terkendali, terutama dari terciptanya klaster baru, akibat menyelenggaraan Pilkada.
Keputusan pemerintah untuk terus menggelar pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung dan serentak pada 9 Desember mendatang, memantik kehawatiran pengusaha.
Memaksakan Pilkada saat pandemi belum melandai, dikhawatirkan menciptakan klaster baru, dan memperburuk kondisi kesehatan sekaligus ekonomi Indonesia yang sedang berusaha bangkit.
Lonjakan baru corona, dikhawatirkan menghambat proses pemulihan pertumbuhan ekonomi.
Sebab kuartal ke empat, menjadi momentum Indonesia bangkit dari resesi, akibat kontraksi ekonomi dua kuartal berturut.
Kepada Kompas TV, pengusaha mengaku tak terlalu khawatir pada resesi. Mereka lebih takut jika pandemi makin tak terkendali.
Mengacu pada pertumbuhan ekonomi, Indonesia punya sedikit modal lebih baik untuk bangkit.
Sebab dibandingkan negara setara seperti India, Malaysia, Filipina dan Singapura, ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk dalam.
Modal kebangkitan ekonomi inilah yang menurut ekonom jangan disia-siakan, terutama akibat lonjakan kasus corona baru.
Pilkada bisa tetap dilaksanakan, jika protokol kesehatan dijalankan secara disiplin. Masalahnya, penegakan hukum atas kedisiplinan masyarakat di Indonesia masih kendor.
Pandemi corona, seakan semakin liar tak terkendali. Dari grafis ini, terlihat bahwa sejak muncul pertama pada bulan Maret, sampai September 2020 ini, tak sedikitpun angkanya melandai.
Menurut pemerintah, Pilkada mendesak tetap dijalankan. Sebab, selain karena belum terprediksinya akhir pandemi, keberlanjutan kepemimpinan di daerah pun menjadi alasan utama.
Ekonomi dan kesehatan adalah hal yang tidak bisa di"Trade Off". Tak bisa tarik ulur.
Jalan tengah keduanya jika ingin berjalan bersamaan adalah, penegakan hukum yang serius.
