KOMPAS.TV - Presiden Jokowi setuju tetap melanjutkan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang dengan memberikan anggaran tambahan buat pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan.
Kengototan pemerintah dan DPR melaksanakan pilkada di tengah kasus corona yang meningkat dianggap sebagai sikap tanpa empati kepada masyarakat. Suara publik dan keselamatan masyarakat pun diabaikan.
Nahdlatul Ulama atau NU sudah bersikap. Muhammadiyah juga sudah bersuara. Majelils ulama pun sudah menyampaikan mudaratnya menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020.
Tapi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mestinya membawa amanat rakyat tetap ngotot menggelar pilkada.
Pemerintah menambah anggaran untuk pelaksanaan pilkada, dari Rp 15.23 triliun menjadi Rp 20.4 triliun. Anggaran ini diambil dari APBN dan APBD. Jadi, kebutuhan masyarakat di daerah pun diambil jatahnya untuk pilkada.
Bagian APBN sebesar Rp 4.77 triliun, anggaran ditambah untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. Seperti salah satunya alat pelindung diri atau APD dan hand sanitizer serta sabun buat cuci tangan.
Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar kamu semua tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Subscribe juga channel YouTube Kompas TV dan aktifkan lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru langsung.
