Faktor Ekonomi dan Kesehatan Perlu Digas, Presiden Jokowi 'Pasang Badan'

2020-09-08 2,509

JAKARTA, KOMPAS.TV - Setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, kita sudah sepakat ekonomi perlu digas.

Tetapi kesehatan juga jangan direm-rem, perlu juga digas.

Terutama dalam rangka penanggulangan covid-19.

Satu yang sama-sama dipelajari pemimpin dunia, tidak hanya Presiden Joko Widodo, lockdown atau pembatasan aktivitas tidak bisa dilakukan terus menerus.

Apalagi virus ini diprediksi punya umur panjang tidak hanya setahun dua tahun.

Tetapi saat ekonomi dan kesehatan sama-sama menginjak pedal gas, penegakan hukum, kedisiplinan dan kejujuran menjadikannya perlawanan terhadap covid-19 yang sempurna.

Sebagian dari kita berpendapat, ada yang lebih baik mati karena berusaha, ketimbang mati karena diam.

Tetapi sebuah kematian jangan dibiarkan karena akibat konyol.

Anggaran kesehatan masih perlu digas.

Pak Presiden, nampaknya anda "perlu pasang badan" jika anggaran kesehatan ingin lebih optimal dan hasilnya juga maksimal.

Law enforcement bolong, liang lahad habis.

Law enforcement alias penegakan hukum mendesak diperlukan, saat gas ekonomi dan gas kesehatan diinjak bersamaan.

Tanpa penegakan hukum, semua upaya akan sia-sia.

Catat, jumlah liang lahad di makam Pondok Ranggon Jakarta Timur, diperkirakan habis di bulan Oktober.

Jaga kesehatan anda saudara, pakailah masker di manapun, patuhi jaga jarak meski belum ada hukuman yang tegas bagi individu, perusahaan maupun lingkungan.

Penegakan humum akan menolong ekonomi dan kesehatan, juga menyelamatkan tenaga kesehatan kita.

Kenapa tenaga kesehatan penting? Mereka adalah "penolong terakhir" ketika sakit dan secara tidak langsung merupakan jaminan aktivitas ekonomi?

Tingkat kematian tenaga kesehatan Indonesia adalah peringkat dua dunia, setelah Rusia.