JAKARTA, KOMPAS.TV - Untuk sekian kali, Presiden Joko Widodo kembali menegur para pembantunya.
Dalam rapat terbatas kabinet Senin (03/08/2020), presiden menyebut pimpinan Kementerian dan lembaga belum peka terhadap krisis akibat dampak pandemi Covid-19.
Kegeraman atas kinerja para menteri dijelaskan Jokowi berdasarkan realisasi serapan anggaran penanganan Covid-19 yang baru mencapai 20 persen dari total anggaran Rp 695 triliun.
Selain realisasi serapan anggaran yang rendah, presiden juga menyinggung banyaknya kementerian dan lembaga Negara yang masih belum menentukan prioritas dan belum menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran atau Dipa.
Kemarahan Jokowi terhadap para pembantunya bukan sekali dua kali.
Dalam rapat terbatas percepatan penyerapan anggaran di 6 kementerian dan lembaga yang videonya diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden 8 Juli lalu, presiden sempat menyinggung kinerja para menteri yang menurun selama pandemi.
Jokowi menyebut sistem kerja dari rumah atau work from home yang dilakukan para menteri baginya justru lebih tampak seperti cuti.
Ancaman mereshuffle menteri bahkan sempat diungkapkan presiden dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, 18 Juni 2020.
Rapat yang sebetulnya tertutup kemudian baru dipublikasikan biro pers media dan informasi sekretariat presiden di kanal Youtube-nya 28 Juni 2020.
Dalam arahannya saat itu, presiden menyatakan membuka opsi reshuffle kabinet dan pembubaran lembaga.
Opsi reshuffle dan pembubaran lembaga dibuka karena Jokowi melihat kinerja para menteri biasa-biasa saja seperti saat kondisi normal padahal penanganan Covid-19 memerlukan kinerja luar biasa.
Kemarahan presiden terhadap para pembantunya menunjukkan kinerja pemerintah belum memuaskan.
Sentilan presiden yang berulang kali diungkapkan bisa jadi merupakan sinyal bahwa perombakan kabinet bakal terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Tak cuma presiden yang menanti, masyarakat luas juga memendam asa berharap pemerintah mampu memulihkan pandemi dan dampak ekonomi.
