KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberikan bantuan pembiayaan siswa yang tak lolos di sekolah negeri.
Bantuan uang pangkal diberikan bagi mereka yang akan masuk ke jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK swasta.
Nantinya siswa yang tak lolos masuk ke sekolah negeri karena dianggap terpental akibat jalur zonasi, akan menerima bantuan uang pangkal.
Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, akan dipadankan dengan data penerima bansos.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga menyatakan tahun ini menjadi reformasi total bagi pendidikan swasta di DKI Jakarta.
Ada total 85.500 lebih siswa di DKI Jakarta yang direncanakan bakal memperoleh bantuan uang pangkal untuk masuk ke sekolah swasta.
Mereka adalah siswa yang gagal dalam jalur PPDB 2020.
Total anggaran yang disediakan sebanyak 171 miliar rupiah lebih.
Dana ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, APBD-P, tahun anggaran 2020.
Berdasarkan data dari Pemprov Dki Jakarta, ada 9.900 lebih siswa untuk jenjang sekolah dasar.
Tiap siswa akan mendapat bantuan sebesar 1 juta rupiah.
SMP sebanyak 27.700 siswa lebih, dengan jumlah bantuan persiswa 1 juta 500 ribu rupiah.
Sementara untuk jenjang SMA atau SMK, ada 47.700 lebih siswa, dengan jumlah bantuan 2 juta 500 ribu rupiah per siswa.
