Klungkung, KOMPAS TV - Adanya Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Atas Laporan Keuangan Pemda Klungkung Tahun Anggaran 2019, Secara Khusus Dprd Kabupaten Klungkung Menggelar Sidang Paripurna Bersama Pemerintah Daerah Setempat,
Untuk Mendapat Rekomendasi Agar Kesalahan Tidak Terulang Kembali Ditahun Anggaran Berikutnya .
Rekomendasi Dprd Klungkung Terkait Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Tersebut Dibacakan Oleh Wakil Ketua Dprd Klungkung , I Wayan Baru .
Dimulai Dengan Temuan Penatausahaan Piutang Retribusi Kabupaten Klungkung Yang Tidak Tertib Dan Temuan Penatausahaan Aset Tetap Pemda Klungkung Yang Belum Memadai. Kemudian Indikasi Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan , Akibat Banyak Temuan Pajak Hotel Dan Restauran Yang Tidak Dilaporkan. Bahkan Jumlahnya Untuk Pajak Hotel Mencapai Rp1,65 Miliar Dan Pajak Restoran Senilai Rp590,42 Juta .
Tak Hanya Itu , Ada Pula Temuan Atas Kekurangan Pemungutan Jasa Tambat Kapal Di Pelabuhan Tradisional Sampalan , Nusa Penida . Dalam Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Dijabarkan , Pihak Uptd Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Hanya Memungut Rp 213,83 Juta Pada Tahun 2019 , Padahal Saat Tim Bpk Melakukan Konfirmasi Lapangan Dan Melakukan Penghitungan , Dana Yang Seharusnya Dipungut Mencapai Rp375,79 Juta .
Hal Ini Terjadi Karena Petugas Pungut Tidak Melakukan Pencatatan Atas Pemungutan Retribusi Serta Tidak Membuat Kuitansi. Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta Menegaskan Pihaknya Sudah Mengintruksikan Sekda Untuk Menindaklanjuti Semua Hasil Temuan Bpk Termasuk Rekomendasi Yang Disampaikan Dprd Klungkung .
Tapi Catatan Ini Kita Dapat Gunakan Sebagai Bahan Untuk Memperbaiki Laporan Keuangan Terutama Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah. Sementara Ketua Dprd Klungkung , Anak Agung Gde Anom Menambahkan , Dalam Rekomendasinya Dprd Juga Menyinggung Prihal Pengelolaan Dana Hibah Kepada Sejumlah Koperasi Unit Desa (Kud). Kedepan Diharapkan Hal Ini Agar Tidak Terjadi Dan Petugas Dilapangan Lebih Jeli Lagi Dalam Penganggaran Dan Penggunaan Dana Negara Sehingga Tidak Ada Temuan-Temuan Yang Sifatnya Sangat Teknis Dan Terlebih Kepentingan Masyarakat Akan Terbengkalai Jika Adanya Kesalahan Secara Berulang.
#BPK #paripurna #klungkung
