JAKARTA, KOMPAS.TV - Rapat Komisi VII DPR RI bersama holding pertambangan masih jadi sorotan.
Kali ini, soal dugaan permintaan DPR terkait pembagian Corporate Social Responsibility (CSR).
RDP antara Komisi VII DPR RI dan Holding Pertambangan kemarin Selasa, 30 Juni 2020 berlangsung panas. Terjadi insiden pengusiran Direktur Utama Mind ID, Orias Petrus Moedak oleh Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat Muhammad Nasir.
Hari ini, Rabu 1 juli 2020 di media sosial beredar rekaman suara Anggota DPR agar mereka dilibatkan saat perusahaan pertambangan menyalurkan CSR.
"Sebentar pak. Ini tadi kan soal CSR yang sudah dilakukan. Nanti soal CSR yang akan direncanakan untuk rakyat di daerah daerah-daerah pemilihan diformulasikan aja. Untuk dibahas dengan Kepala Sekretariat. Untuk rakyat di daerah pemilihan. Itu aja," ujar seseorang yang ada dalam rekaman tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian, saat dikonfirmasi KOMPASTV menjelaskan hal itu hanya usulan.
"Ohh itu hanya usulan, kalau BUMN itu menyerahkan CSR di daerah-daerah, dan di daerah itu ada anggota Komisi VII (daerah pemilihannya) agar diikut-sertakan saat serah terima, selain fungsi pengawasan sekaligus kepedulian ke rakyat di dapil tersebut, artinya bersama-sama serah terima ke rakyat, itu aja," tulis Ramson Siagian melalui pesan whatsapp.
Secara etika penyaluran CSR haruslah transparan dan tidak disalahgunakan penyalurannya untuk kepentingan politik.
