JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menyebut, perencanaan pembangunan dalam masa pandemi corona ini, harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama di sisi ekonomi, saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau musrenbangnas,secara online dari kantor Presiden RI.
Presiden juga menyatakan penyesuaian dilakukan tahun ini, dengan realokasi anggaran hampir seluruh pembiayaan negara, ke bidang kesehatan, jaring pengaman sosial.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi terutama di usaha mikro, kecil, menengah.
Termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan mikro yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan maupun perbankan.
Skema pertama untuk pelaku usaha UKM kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak covid-19.
Jokowi menyatakan akan memastikan mereka masuk sebagai bagian dari penerima bansos baik itu BKH, Paket sembako, Bansos Tunai, BLT Desa, pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu prakerja.
Skema kedua insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omsetnya dibawah 4,8 miliar Pertahun
Insentif ini akan berlangsung selama April-September 2020
Skema ketiga rileksasi dan restruturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program.
Skema keempat perluasan pembiayaan bagi umkm berupa stimulus bantuan modal kerja darurat.
Presiden pastikan umkm betul merasakan dan mendapat skema bantuan modal darurat ini.
Skema kelima kementeria lembaga BUMN dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha umkm terutama pada tahap awal recovery atau konsolidasi usaha.
