JAKARTA, KOMPAS.TV - Hujan interupsi langsung bermunculan saat rapat pembahasan banjir diadakan di Komisi V DPR dengan mengundang sejumlah pihak terkait.
Interupsi terjadi lantaran tiga Gubernur yang diundang yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, tak satu pun yang hadir.
Padahal di saat yang sama, wakil dari pemerintah pusat yang terdiri dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Kepala Basarnas serta Kepala BMKG hadir dan bersiap mengikuti rapat.
Usulan pembentukan pansus banjir pun akhirnya mengemuka.
Usulan pansus penanganan banjir tidak hanya datang dari anggota dewan di DPR saja.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menilai, adanya usulan pansus penanganan banjir sepatutnya tidak perlu dikhawatirkan.
Bagi Taufik, pansus adalah niat baik DPRD untuk mencari solusi penanganan banjir.
Banjir yang melanda Jakarta dan sejumlah daerah penyangga Ibu Kota Selasa (25/02/2020) kemarin menyebabkan lumpuhnya Ibu Kota.
Tak hanya akibat tergenang banjir, tetapi juga karena kemacetan parah yang terjadi.
Para Wakil Rakyat baik di DPR RI maupun DPRD DKI Jakarta tampaknya mulai mendorong permasalahan banjir di Jakarta dan sekitarnya, dibahas dalam bentuk panitia khusus atau pansus untuk mencari solusi penanganan banjir.
Sudah sejauh mana usulan membentuk pansus ini berjalan dan apa yang diharapkan dari pansus ini nantinya?
Simak dialog bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani, dan Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno.
