JAKARTA, KOMPAS.TV - Lembaga Survei Indo Barometer menyurvei isu permasalahan di DKI Jakarta, salah satunya penanganan banjir.
Hasilnya, mulai dari masa Jokowi (5 Oktober 2012-16 Oktober 2014), Basuki Tjahaja Purnama (16 Oktober 2014-9 Mei 2017), dan Anies Baswedan (16 Oktober 2017-sekarang), tak ada yang memuaskan.
Sebab, hasil persentase dari ketiga tokoh tersebut berada di bawah 50 persen.
Berikut persentase ketiga tokoh untuk masalah banjir:
Basuki Tjahaja Purnama (42%) Joko Widodo (25%) Anies Baswedan (4,1%)Berikut cara pengendalian banjir era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok):
- Normalisasi sungai
Normalisasi ini adalah langkah melebarkan sungai dengan cara memindahkan atau menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai.
Setelah dipindahkan, pinggiran sungai itu kemudian dilakukan betonisasi.
Warga di bantaran sungai yang dipindah atau digusur kemudian dipindahkan ke rumah-rumah susun yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
- Optimalisasi dan perbaikan pompa
Ahok juga menekankan perbaikan pompa-pompa yang rusak. Ahok meminta kepada camat dan lurah agar mengawasi pompa di wilayahnya. Hal itu ditekankan Ahok pada 2015.
- Pengendalian banjir lewat pembuatan situ, waduk, embung, dan kanal
Saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015) Ahok mengklaim telah melakukan pengembangan situ hingga waduk.
\"Pada program pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir telah dilaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya pengembangan situ, waduk, embung dan kanal,\" kata Basuki.
- Pembuatan sumur resapan hingga biopori
Di masa Ahok, Pemprov DKI juga telah melakukan persiapan pembangunan tanggul national Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pembuatan 272 sumur resapan dan pembuatan 667.573 lubang biopori.
Ada pun sejumlah cara Ahok lainnya:
Menyiagakan pasukan oranye Membangun tanggul Memasang bronjong antara rumah warga dan sungai Membersihkan sampah kabel#Ahok #AniesBaswedan #BanjirJakarta
