JAKARTA, KOMPAS.TV - Dalam 100 hari kerjanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dikritik mengenai upaya pemberantasan korupsi. Menurut Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai pemerintahan saat ini justru cenderung buruk. Menurutnya, beban pelanggaran HAM dan hukum justru tidak ada yang diselesaikan.
\"Tidak ada tanda-tanda positif, masih seperti dahulu dan cenderung buruk. Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi, enggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru, penanganan korupsi juga tambah,\" ujar Haris di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/1/2020).
Haris kemudian menyoroti Undang-undang KPK yang baru. Aktivis antikorupsi ini menilai kalau pemerintahan saat ini justru menjadi pendukung koruptor.
\"Dulu penanganan korupsi itu dilawan balik sama koruptornya. Tapi zaman Jokowi difasilitasi dengan undang undang yang baru. Jadi Jokowi sebenarnya suporter koruptor gitu,\" ucap dia.
Belakangan, KPK kerap dikritik lemah dalam melakukan penggeledahan terkait kasus yang menjerat mantan Komisioner KPU. Banyak yang menduga kalau pelemahan KPK ini disebabkan undang-undang KPK baru yang menyulitkan.
#HarisAzhar #Jokowi #Korupsi
