JAKARTA, KOMPAS.TV - Kredibilitas Menteri Hukum dan HAM, yang membawahi Ditjen Imigrasi, dipertanyakan.
Yasonna Laoly, yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan, bahkan dilaporkan atas dugaan menghalangi proses hukum.
Indonesia Corruption Watch, ICW, bersama koalisi masyarakat sipil antikorupsi, melaporkan Menkumham ke KPK.
Alasannya, sang Menteri disebut menyebarkan informasi tidak benar atas keberadaan tersangka kasus suap.
Menurut ICW alasan keterlambatan proses data keimigrasian, sangat tidak masuk akal.
Kritikan juga datang dari Gedung Dewan, anggota Fraksi Nasdem di DPR, Taufik Basari, bahkan meminta, ralat-meralat informasi keberadaan buron KPK ini harus diusut tuntas.
Ombudsman juga siap bergerak, jika dirasa ada yang janggal dalam keterlambatan proses informasi imigrasi.
Senin besok, rencananya ada pemanggilan terhadap personel Ditjen Imigrasi.
