Pasca-pengumuman hasil investigasi badan pemeriksa keuangan, skandal gagal bayar Jiwasraya berlanjut. Kejaksaan agung menyelidiki dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya, dengan memeriksa enam orang saksi, termasuk mantan direktur utamanya, hendrisman rahim.
Kasus Jiwasraya kini memasuki babak baru setelah bpk mengumumkan hasil audit investigasinya nya. Tak hanya menteri keuangan yang akan mebahas audit bpk , pihak kejaksaan agung kini juga tengrah mengincar pihak-pihak yang dianggap terlibat dan bertanggungjawab dengan kasus jiwasraya.
Skandal gagal bayar di Asuransi Jiwasraya, bergulir ke ranah hukum di kejaksaan agung dan ranah politik di DPR lewat rencana pembentukan pansus. Bagaimana sebaiknya penyelesaian kasus Jiwasraya, agar proses hukum dan politik yang bergulir dan tetap bisa menjamin kepentingan nasabah?
Menurut Achmad Baidowi, Anggota Komisi VI DPR, pansus kemungkinan besar akan dibentuk untuk bantu ungkap kasus Jiwasraya. Pansus ini mungkin akan diusulkan pada pimpinan paling cepat itu minggu depan, jelas Achmad.
Hotbonar Sinaga, Pengamat Asuransi juga mengakui bahwa dibuatnya pansus oleh DPR ini harus dilanjutkan. Murni harus dilanjutkan namun, jangan menyimpang. DPR harus komit agar pansus ini dapat melihat akar permasalahan dan mencari solusi, ujar Hotbonar.
