Hukuman mati bagi pencuri uang negara atau koruptor mencuat di sela-sela peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Hukuman mati bagi koruptor sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali mencuat saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMK Negeri 57 Jakarta. Seusai menyaksikan pentas drama Prestasi tanpa Korupsi, Jokowi membuka sesi tanya jawab. Salah satu pertanyaan datang dari siswa bernama Harley Hermansyah. Harley bertanya kenapa hukuman bagi koruptor di Indonesia tidak seperti negara lain yang menerapkan hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Jokowi menjawab, sebetulnya para koruptor bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi, sejauh ini, pelaksanaannya belum ada. Dari tanya jawab dengan siswa, Jokowi kembali menjelaskan soal hukuman mati bagi koruptor saat ditanya wartawan. Menurutnya, hukuman mati bagi koruptor bisa diterapkan jika ada aspirasi kuat dari masyarakat dan DPR merevisi undang-undang.
Wacana hukuman mati bagi koruptor yang dijelaskan Jokowi dikritisi Indonesia Corruption Watch atau ICW. Menurut ICW, pernyataan Jokowi di SMK 57 Jakarta bertolak belakang dengan pemberian grasi bagi para koruptor baru-baru ini.
