Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI akhirnya satu suara soal plafon anggaran untuk 2020. Pemprov dan DPRD DKI sepakat plafon prioritas anggaran sementara sebesar 87,9 triliun rupiah. Anggaran lem aibon dan peralatan sekolah yang sempat menyita perhatian publik, dialihkan dengan anggaran belanja langsung.
Bukan hanya sepakat untuk menghilangkan anggaran yang ganjil, dalam paripurna, pemprov dan DPRD DKI sepakat untuk fokus pada masalah penanganan macet dan banjir.
Dengan ditandatanganinya plafon anggaran DKI 2020, DPRD akan membentuk RAPBD untuk diserahkan ke kementerian dalam negeri untuk dievaluasi. Kemendagri memberikan toleransi untuk tidak menjatuhkan sanksi tak menerima gaji selama 6 bulan karena terlambat mengesahkan RAPBD.
Masalah keterlambatan penyerahan RAPBD DKI bukan hanya kali ini terjadi. Pada 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat itu, harus menyisir anggaran satu per satu. Namun, akhirnya pada Januari 2016, APBD DKI disahkan setelah pada 23 Desember baru diserahkan ke kemendagri.
Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https:.www.kompas.tv,live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.
Media social Kompas TV:
Facebook: https:.www.facebook.com,KompasTV
Instagram: https:.www.instagram.com,kompastv
Twitter: https:.twitter.com,KompasTV
LINE: https:.line.me,ti,p,%40KompasTV
