Terkait kursi menteri di kabinet periode 2019-2024 dan rumor bergabungnya oposisi ke dalam kabinet, Partai Golkar menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemegang hak prerogratif. Partai Golkar mengaku tidak ambil pusing dengan wacana yang tengah beredar.
Golkar: Kursi Menteri di Kabinet Hak Prerogratif Presiden
