Deklarasi dukungan Kepala Daerah kepada Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf disoroti banyak pihak. Bawaslu Jawa Tengah pun menyampaikan bahwa dukungan tersebut dinilai melanggar aturan, tidak hanya Jawa Tengah namun provinsi lain pun ikut memberikan deklarasi ini seperti apa dari sisi aturan dan undang-undang terkait dukungan Kepala Daerah di Pilpres 2019.
KompasTV akan membahas polemik dukungan Kepala Daerah di Pilpres 2019 bersama guru besar hukum tata negara IPDN Prof Juanda, Analis politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun, dan terhubung dengan KompasTV Jawa Tengah di Semarang bersama koordinator divisi hubungan antar lembaga dan humas Bawaslu provinsi Jawa Tengah Muhammad Rofiudin.
