Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut kebebasan sipil masyarakat Indonesia terancam jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di Pilpres 2019.
Menurut Boni, pernyataan itu didasarkan pada sintesis dalam kiprah dan narasi kampanye Prabowo-Sandi hingga Desember 2018 serta dukungan ormas garis keras.
Hal itu disampaikan Boni dalam diskusi bertema 'Membaca Masa Depan : Seperti Apa Indonesia Jika Jokowi atau Prabowo Terpilih?' di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2019).
"Kebebasan sipil adalah ancaman. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, kebebasan berserikat, dan sebagainya akan dalam ancaman serius," ucap Boni.
Hal itu diprediksi Boni berdasarkan hasil analisa LPI dengan menggunakan metode kualitatif sederhana.
Hal lain, kata Boni, kebebasan pers sudah mulai terancam ketika adanya boikot terhadap media massa oleh kubu Prabowo-Sandi.
"Aksi boikot media yang dilakukan tim Prabowo-Sandi karena tidak memberitakan kegiatan reuni 212 sesuai kehenda mereka adalah preseden buruk. Mereka ingin menjiplak metode kampanye Trump yang menuding lima media besar sebagai media abal-abal dan sesat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia jauh berpandangan dukungan dari ormas garis keras seperti HTI dan FPI dapat memicu keresahan kolektif di tengah-tengah masyarakat.
Sebab, ada praktek-praktek intoleransi dari ormas-ormas yang mendukung Prabowo-Sandi.
"Dukungan HTI, FPI, dan ormas-ormas garis keras membentuk keresahan kolektif di tengah masyarakat terkait maraknya praktek intoleransi dan persekusi yang dilakukan oleh ormas garis keras selama ini," kata Boni.
