Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan tidak ada unsur politis dalam rencana pemerintah menggulirkan program dana kelurahan pada awal 2019 mendatang.
Kebijakan tersebut dikeluarkan lantaran banyaknya keluhan masyarakat terutama kepala daerah, bupati, camat dan lurah karena tidak memikili dana operasional pimpinan. Hal ini disampaikan Moeldoko dalam seminar media dan kemanusiaan di Tzu Chi Center, Jakarta Utara.
Gagasan adanya dana kelurahan muncul karena kepada daerah termasuk lurah atau kepala desa tidak memiliki dana pimpinan padahal dana ini diperlukan untuk kegiatan operasional mereka.
Moeldoko menyatakan wacana kebijakan ini sebaiknya jangan dipolitisasi karena pemerintah yakin dana itu diperlukan oleh pimpinan daerah.
