Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa PKI adalah dalang dari pencabutan TAP MPRS No XXV/1966, penghapusan sejarah pemberontakan PKI di kurikulum pendidikan dan penghentian pemutaran Film G30S PKI. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Usman Hamid (Direktur Amnesty International Indonesia).
Usman Hamid memaparkan bahwa dihapuskannya kewajiban untuk menonton Film G30S PKI setiap tahunnya dilakukan oleh Menteri Penerangan pada era pemerintahan Gus Dur, Yunus Shofiah. Kemudian Menteri Pendidikan era pemerintahan Pak Habibie, Juono Sudarsono juga melakukan peninjauan ulang terhadap isi buku-buku sejarah yang mengandung muatan sejarah yang tidak benar.
Dan usaha untuk menghapus atau mencabut TAP MPRS itu sendiri datang dari Gus Dur yang notabene berasal dari lingkungan NU dan seorang Kyai.
