VIVA.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 800 transaksi yang berpotensi merugikan negara dari 45 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejumlah anak perusahaan BUMN disinyalir melakukan transaksi tidak wajar untuk kepentingan tertentu.
