VIVA.co.id - Kementerian Hukum dan HAM telah mengirim surat meminta kepengurusan Golkar kubu Ancol untuk untuk membentuk kepengurusan DPP Partai Golkar yang klaim sesuai dengan hasil mahkamah partai. Sementara pengacara partai Golkar versi Munas Bali menyatakan mahkamah partai yang berlangsung beberapa waktu yang lalu tidak menghasilkan keputusan.
