VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat bahwa revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditunda. Soal waktu penundaan, baik pemerintah maupun DPR belum ada kata sepakat.
