VIVA.co.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengubah aturan besaran ganti rugi bagi korban salah tangkap atau peradilan sesat yang termuat dalam Peraturan Pemerintah 27/1983. Revisi ini rencananya akan segera ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Desember 2015.