Pemerintah dan DPR mengagendakan pembahasan rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Ketua DPR menargetkan pada Agustus rancangan selesai dibahas. Sejumlah isu masih belum bisa disepakati pemerintah dan DPR dalam pembahasan rancangan kitab undang-undang hukum pidana. KPK keberatan pasal tentang korupsi dibahas di rancangan KUHP.
