Ketua DPR Bambang Susatyo meminta Hizbut Tahrir Indonesia menghormati putusan pengadilan tata usaha negara yang menolak gugatan HTI. Jika tidak setuju dengan putusan hakim, HTI bisa menempuh jalur hukum yang masih tersedia. Menurut Ketua DPR, putusan PTUN berarti menguatkan pencabutan larangan yang telah dilakukan pemerintah.
