Presiden Joko Widodo meminta dua menterinya, Pramono Anung dan Puan Maharani untuk bertanggung jawab jika secara hukum terbukti terlibat kasus korupsi KTP elektronik.
Presiden Jokowi menyerahkan pembuktian kesaksian Setya Novanto terkait dugaan Pramono Anung dan Puan Maharani ikut terima uang KTP elektronik kepada proses hukum.
Presiden menambahkan, selama ada fakta hukum dan bukti-bukti, penegak hukum harus memproses siapa pun yang melanggar hukum, termasuk menteri kabinet pemerintahan.
