Mendapat kritik hingga protes dari berbagai kalangan, pemerintah terus melaju dengan rencana impor beras sebesar 500 ribu ton.
Pemerintah mengalihkan penugasan impor dari Perusahaan Perdagangan Indonesia ke Perum Bulog.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, impor beras diperlukan untuk memperkuat cadangan beras bulog. Untuk itu, pelaksanaan impornya pun harus oleh bulog.