Keputusan ini ditegaskan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang mengimbau agar transportasi berbasis online untuk tidak beroperasi sementara waktu, hingga peraturan resmi dari pemerintah pusat diterbitkan. Hal ini menyusul sejumlah unjuk rasa sopir angkutan umum konvensional yang menilai, kehadiran transportasi online mengurangi pendapatan mereka.
