Keinginan badan penyelenggara jaminan sosial alias Bpjs Ketenaga Kerjaan untuk mengintip data wajib pajak diprotes anggota DPR dan pengusaha. Menurut DPR era keterbukaan wajib pajak bukan berarti seluruh instasi pemerintah bsia dengan mudah mendapat akses pajak. Akses informasi pajak ini berkaitan dengan kepercayaan para wajib pajak.
