Puluhan nama politisi dan pejabat publik terkuak, ketika kasus megakorupsi KTP elektronik untuk pertama kalinya disidangkan pada 9 Maret lalu. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo menyatakan ketegasannya agar KPK menuntaskan kasus korupsi berkelompok yang merugikan negara triliunan rupiah ini. Jokowi juga mengutarakan permohonan maaf atas tertundanya KTP elektronik bagi masyarakat Indonesia.
