Tertangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) mendesak DPR RI merevisi Undang-Undang MK. Undang-undang Mahkamah Konstitusi saat ini dianggap belum maksimal. Revisi dari Undang-Undang MK sudah masuk agenda Prolegnas Prioritas 2017. Hal itu diungkapkan anggota DPR Fraksi PPP Asrul Sani.
