Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam mengevaluasi kinerja dan serapan anggarannya yang masih minim. Pengelolaan anggaran BP Batam dinilai buruk karena masih belum bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan terkait lahan dan juga pembangunan infrastruktur.
