Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) mengakui maraknya pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan sudah berlangsung puluhan tahun dan bukan rahasia lagi di kalangan pelaut. Salah satunya, biaya penerbitan buku pelaut dengan harga resmi Rp 100 ribu bisa mencapai Rp 250 ribu dengan alasan mempercepat pengurusan agar bisa diterbitkan.
