Komisi VII DPR RI dorong Pemerintah memberikan keuntungan dan perlindungan lebih terhadap industri atau produksi dalam negeri dibandingkan produksi luar negeri atau impor. Prosedur ratifikasi perdagangan Internasional di era pasar bebas ini membuat persaingan produksi dalam negeri membutuhkan perlindungan lebih dari Pemerintah.
