Pemerintah masih terus mengkaji paket kebijakan reformasi hukum untuk mengatur semua peraturan hukum yang sudah ada. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam setiap aturan hukum. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan kebikakan tersebut dibuat untuk mengharmonisasi aturan yang ada.
