Sekretaris Kabinet Pramono Anung menanggapi permintaan Turki agar Indonesia menutup sejumlah lembaga pendidikan yang diduga terkait kudeta gagal di Turki. Menurut Pramono, siapapun harus menghormati sistem hukum dan ketentuan yang ada di Indonesia termasuk berdirinya lembaga pendidikan.
