DPR kembali diterpa isu tak sedap yakni dugaan adanya kunjungan kerja fiktif. BPK menyebutkan akibat kunker fiktif ini negara berpotensi dirugikan sebesar Rp 945 miliar lebih. Mengupas persoalan ini bersama Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi.
