Presiden Jokowi telah memerintahkan Mendagri Tjahjo Kumolo mencabut 3.000 Perda yang bermasalah. Menurut Jokowi, ribuan Perda itu bermasalah karena bertentangan dengan undang-undang, menghambat perizinan, dan membebankan beragam tarif dan retribusi kepada masyarakat. Indonesia perlu regulasi sederhana demi mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan daya saing Nasional.
