Reformasi Daerah Otonom, begitulah Kementerian Dalam Negeri menyebut upaya rasionalisasi jumlah pemekaran daerah dalam RPP tentang desain besar penataan daerah hingga 2025. Apakah rasionalisasi jumlah pemekaran daerah itu benar-benar berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah?
