TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 1.042 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI menjalani tes urin dadakan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2016).
Tes urin digelar untuk mengetahui apakah ribuan pejabat yang baru dilantik terindikasi narkotika dan obat-obatan (Narkoba) atau tidak.
Para pejabat mengaku senang dan menganjurkan kegiatan tersebut diadakan tiap 6 bulan sekali, satu di antaranya Lurah Lebak Bulus, Abdul Munir.
"Karena memang ngga tau di sana, cuma kaget aja, maksudnya apa gitu, saya dukung semua," ucapnya, ketika dikonfirmasi tentang tes urin tersebut.
"Jangan, sebulan terlalu jenuh, periodik aja enam bulan sekali," jawabnya ketika dikonfirmasi menganai saran waktu tes urin.
Kepala Bidang Pencegahan BNNP DKI Jakarta Sapari Partodiharjo menjelaskan, bahwa tes urine tidak diinformasikan terlebih dahulu kepada para pejabat maupun petugas BNN.
"Ini sifatnya dadakan. Petugas saya juga tidak dikasih tahu, baru jam sebelas malam saya beritahu," ujar Sapari di Balai Kota, Jakarta pusat, Jumat (8/1/2016).
BNNP DKI Jakarta menurunkan 40 petugas, terbagi dari tim medis, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penindakan hukum.
Program ini dalam menindaklanjuti pertemuan Kepala BNN Budi Waseso dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 14 Desember 2015 lalu.
Keduanya sepakat untuk bekerjasama dalam menanggulangi Narkoba.
Tes urine dadakan telah dilakukan BNNP DKI Jakarta sejak 2015.
Sepanjang 2015 dan awal 2016, ujar Sapari, tes urine telah dilakukan di Dinas PU, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata.
"Tes urine di Dinas PU dari 553 orang ada 19 terindikasi positif. Satpol PP itu perintah Pak Ahok. 293 orang ada 2 terindikasi positif. Dishub, Dinsos, Pariwisata, serta Monas pada 2 Januari hampir 1000 orang yang ikut, terindikasi 13 orang," pungkasnya.
