TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama/Ahok, melantik pejabat baru di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015).
Dalam pelantikan tersebut, mantan Bupati Belitung Timur itu marah-marah ketika mengetahui data-data pejabat yang akan dilantik tidak sesuai pada saat diperiksa.
Kesalahan jumlah pejabat yang dilantik khususnya lurah dan camat, karena Basuki belum menerima laporan pergantian pejabat.
"Jadi saya bukan orang yang malu-malu yang berpikir, udah kaya gitu saya mesti lantik, mohon maaf saja, saya bubarin aja!" ucapnya dengan nada kesal.
Kesalahan jumlah pejabat yang dilantik khususnya lurah dan camat karena Basuki belum menerima laporan pergantian pejabat.
Seharusnya total pejabat yang dilantik Sabtu ini berjumlah 66 orang. Dan angka itu belum termasuk pejabat eselon III dan IV di kota dan kabupaten.
Mantan Anggota DPR RI itu juga memberi petunjuk dengan nada tinggi, bahwa kejadian sebelumnya, di mana para pejabat yang akan dilantik tidak tahu jabatan dan tugas barunya.
"Main lantik-lantik saja terus nggak tahu siapa lagi ganti siapa kita ngga tahu, kamu dilantik apa, nggak tahuu nggak tahu, saya hanya diminta untuk dilantik, betul nggak? pelantikan dulu seperti itu lho!" katanya.
Akibat berantakannya data-data tersebut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengecek ulang para pejabat yang akan dilantik.
Suami Veronica Tan itu kembali marah ketika seorang pejabat sangat lama dalam menjawab pertanyaannya mengenai siapa yang menggantikannya di jabatan yang lama.
"Yang nggak berani ngomong nggak jadi dilantik, Anda ngga bisa mimpin, ngomong aja takut, gimana mau jadi kepala esselon, ngomong aja nggak becus gimana?" bentaknya.
Namun pada akhirnya Ahok melantik para pejabat baru tersebut walaupun harus tertunda selama tiga puluh menit karena harus mengecek ulang data-data para pejabat yang akan dilantik.
Usai pelantikan dirinya mengakui ada kesalahpahaman antara dirinya dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekretaris Daerah (Sekda).
Sekda dan BKD berpikir bahwa biasanya pelantikan pejabat baru, biasanya ada efek domino terhadap jabatan dibawahnya yang otomatis naik.
Namun, ternyata Dirnya tidak menghendaki adanya efek domino tersebut. (*)
